Bagaimana Indonesia memposisikan dirinya di era 'decoupling'

‘New normal’ pasca Covid-19 yang harus dihadapi Indonesia dalam konteks global adalah polarisasi antara dua kekuatan ekonomi terbesar yang semakin mengubah wajah globalisasi. Siapkah kita?

Bagaimana Indonesia memposisikan dirinya di era 'decoupling'

Ketidakpastian di mancanegara terkait Covid-19 belum bisa dipastikan akan berlangsung berapa lama. Namun yang bisa dipastikan adalah dunia pasca Covid-19 akan diwarnai beberapa atribut, termasuk:

(1) Pelambatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan penurunan daya beli atau aggregate demand;
(2) Penurunan produktivitas dikarenakan disrupsi terhadap rantai pasok atau supply chain;
(3) Peningkatan utang (di level negara, korporasi, maupun individu yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan likuiditas untuk pemulihan ekonomi);
(4) Model bisnis yang lebih merangkul paradigma non-komunal ataupun virtual/digital;
(5) Peningkatan divergensi antara pasar uang/modal dan perekonomian riil yang ditopang oleh semakin banyaknya pencetakan uang oleh beberapa negara maju;
(6) Peningkatan proteksionisme atau aspirasi masing masing negara untuk menjadi bagian dari deglobalisasi rantai pasok dan juga untuk meningkatkan daya saingnya; dan
(7) Deglobalisasi geopolitik yang diwarnai oleh peningkatan polarisasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat bersama negara-negara yang ingin berafiliasi dengan ataupun memanfaatkan salah satu dari dua super power tersebut.

Dunia yang semakin diwarnai kerumitan

Perbedaan policy response oleh banyak negara telah dan akan mengakibatkan perbedaan proses pemulihan dan daya saing mereka pasca Covid-19. Di satu sisi, hal tersebut tidak terelakkan karena telah berkurangnya koordinasi maupun kepemimpinan global ataupun regional yang sangat dibutuhkan selama ini. Di sisi lain, aspirasi dan ruang politik untuk melakukan pemulihan dan peningkatan daya saing di masing-masing negara cukup berbeda.

Perbedaan daya saing di masing-masing negara akan sangat menentukan kapasitas negara terkait untuk menarik modal atau investasi dari luar negeri. Keputusan penanaman atau eksportasi modal tersebut tidak lepas dari dua perekonomian terbesar di dunia yaitu Tiongkok (dengan pendapatan domestik bruto atau PDB sekitar USD14 triliun) dan Amerika Serikat (dengan PDB sekitar USD22 triliun) yang memiliki akses ke modal yang luar biasa dan pengaruh terhadap negara-negara lain yang juga memiliki akses ke modal.

Pengaruh yang bisa dilakukan terhadap negara-negara lain oleh Tiongkok maupun Amerika Serikat sangat terkait dengan keeratan mereka dalam hubungan perdagangan, ekonomi, budaya, maupun geopolitik. Yang semakin menarik adalah bagaimana hubungan negara-negara tersebut dengan Tiongkok maupun Amerika Serikat akan semakin dipengaruhi oleh hubungan kedua negara.

Perangkap Thucydides

Banyak kalangan akademis telah memperkirakan bahwa Tiongkok, setelah kehilangan kejayaannya semenjak awal abad ke-19, akan segera mengungguli Amerika Serikat dalam beberapa atribut.


Pertama, kendati terjadinya aberasi Covid-19, diperkirakan perekonomian Tiongkok tetap akan tumbuh lebih cepat dan menjadi lebih besar dibandingkan perekonomian Amerika Serikat dalam beberapa tahun ke depan.

Kedua, Tiongkok juga sudah berhasil menjelma menjadi pusat produksi dominan untuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh seluruh dunia termasuk Amerika Serikat. Ini menyebabkan ketergantungan banyak negara terhadap Tiongkok dikarenakan kurang atau tidak adanya alternatif lain yang bisa menyaingi kapasitas produksi Tiongkok.

Ketiga, Tiongkok juga sudah kelihatan berhasil meningkatkan porsi konsumsi dalam negeri terhadap PDB nya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir (sehingga ketergantungannya terhadap pasar internasional tidak terlalu menjadi kerentanan).

Keempat, investasi yang signifikan (termasuk untuk penelitian dan pengembangan) dalam beragam teknologi mutakhir (termasuk pemberdayaan artificial intelligence) sudah mengedepankan posisi Tiongkok dalam pengaruhnya terhadap mancanegara.

Persaingan yang dilakukan Tiongkok terhadap kepiawaian yang selama ini banyak diperankan oleh Amerika Serikat (bersama negara demokrasi liberal lainnya) telah membuahkan perangkap Thucydides atau Thucydides trap (perangkap yang dikarenakan prospek peningkatan satu negara di saat terjadinya prospek penurunan negara yang unggul sebelumnya) yang semakin tercermin dalam persaingan ekonomi dan informasi. Tentunya peruncingan persaingan ekonomi dan informasi tidak lepas dari postur penguatan/pengawalan teritori fisik ataupun geografis yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Perangkap Thucydides tersebut akan berdampak terhadap banyak negara yang harus berkalkulasi arah ke depan yang tepat untuk mereka. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, populasi terbesar keempat, anggota terbesar dari perkumpulan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), dan salah satu anggota dari G-20 (perkumpulan 20 ekonomi terbesar dunia) harus arif dan cermat mangambil sikap ke depan.

Kearifan yang akan membantu Indonesia ke depan adalah dengan semakin tidak tersudutnya kita untuk memilih salah satu dari dua kekuatan yang semakin menunjukkan polaritas ataupun decoupling. Perangkulan dan pengelolaan paradigma “a thousand friends, zero enemy” akan sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan Indonesia di ranah dalam negeri, kawasan, maupun internasional. Dengan gonjang-ganjing yang terlihat dalam penyikapan di dalam negeri dan satu sama lain oleh Tiongkok dan Amerika Serikat (termasuk dalam konteks protes/keresahan sosial, tensi perdagangan, serangan siber, penyikapan terhadap Hong Kong, saling menyalahkan terkait penyebab pandemi Covid-19, aktivitas udara dan perairan di Laut Cina Selatan, dan lain-lain), semakin mudah untuk siapa pun terseret ataupun terjebak untuk mengambil sikap yang bisa disesalkan di kemudian hari.

Kecermatan ke depan juga memerlukan pragmatisme agar Indonesia bisa maju dan unggul di kemudian hari. Salah satu sudut pandang pragmatis sangat terkait dengan permodalan yang sangat dibutuhkan agar Indonesia bisa lebih membangun prasarana/infrastruktur keras dan lunak. Semua dengan tujuan bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perekonomian, tapi juga agar lebih bisa membidik porsi ekonomi yang lebih bernilai tambah dan meningkatkan kekuatan lunak atau soft power Indonesia terhadap mancanegara.


Modal sangat berkorelasi dengan likuiditas yang masih berjumlah sekitar USD100 triliun di dunia ini. Namun yang perlu diketahui adalah likuiditas tersebut pada umumnya berada dan dikelola oleh negara-negara maju termasuk Amerika Serikat. Menurut akademisi Peter Philips (buku Giants: The Global Power Elite), sekitar 50% dari likuiditas tersebut dikelola oleh segelintir perusahaan investasi transnasional (termasuk Blackrock, Blackstone, dan lain lain) yang berbasis di Amerika Serikat dan negara demokrasi liberal lainnya. Tentunya dari likuiditas yang dikelola kebanyakan ditempatkan di instrumen investasiyang berperingkat di atas layak investasi (investment grade) dan berbasis di negara-negara maju. Sangat kunci untuk Indonesia bisa menjembatani dirinya dengan lembaga-lembaga tersebut yang mengelola likuiditas dengan jumlah besar.

Aspirasi Indonesia untuk mendatangkan modal, selain dengan likuiditas, juga berkorelasi dengan neraca transaksi berjalan negara pendatang modal terkait. Tiongkok sudah berhasil selama puluhan tahun menghimpun surplus dalam neraca transaksi berjalannya dikarenakan kapasitas ekspor yang secara signifikan melebihi impor barang dan jasa, dan juga keberhasilannya dalam penarikan modal ataupun investasi dari mancanegara. Namun di tahun 2019 yang lalu, Tiongkok mengalami defisit dalam neraca transaksi berjalannya dan diperkirakan akan mengalami hal yang sama di tahun 2020 ini. Ini disebabkan beberapa hal termasuk penurunan daya beli dunia dikarenakan Covid-19 dan juga tensi perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (yang berdampak terhadap hubungan perdagangan dan penanaman modal di Tiongkok). Neraca transaksi berjalan Tiongkok akan mempengaruhi kapasitas dirinya untuk melakukan eksportasi modal ke mancanegara termasuk Indonesia.

Amerika Serikat sudah mengalami defisit dalam neraca transaksi berjalannya selama puluhan tahun dikarenakan ketergantungan dirinya terhadap importasi barang dan jasa dari Tiongkok dan banyak negara lainnya untuk kepentingan konsumsi domestik yang sangat signifikan. Keterbatasan Amerika Serikat dari sisi neraca transaksi berjalan selama ini dan untuk jangka menengah ke depan masih bisa dikompensasikan bukan hanya dengan pemberdayaan likuiditas yang mereka bisa kendalikan, namun juga dengan pemberdayaan mata uang USD yang masih dominan untuk kepentingan transaksi internasional.

Penggunaan mata uang Tiongkok (Yuan atau Renmimbi) di pasar internasional belum sesignifikan penggunaan mata uang Amerika Serikat (USD) dan beberapa negara maju lainnya. Kapasitas penanaman modal oleh Tiongkok bukan hanya akan terpengaruh oleh neraca transaksi berjalan dan likuiditas yang dikendalikan, namun juga oleh skala penggunaan mata uang Yuan di pasar internasional. Penting untuk Tiongkok bisa meningkatkan pengaruh Yuan terhadap transaksi internasional untuk kepentingan eksportasi modal ke mancanegara dalam jangka menengah dan panjang ke depan.

Peningkatan porsi utang terhadap PDB di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir ini sangat ditopang dengan utang dalam mata uang Yuan. Oleh karena itu, peningkatan utang di Tiongkok akan lebih berhasil untuk kepentingan eksportasi modal ke mancanegara apabila tingkat popularitas dan penggunaan Yuan meningkat dan neraca transaksi berjalan berubah menjadi surplus kembali.

Ketergantungan Tiongkok dan Amerika Serikat terhadap sumber energi dan produk pertanian semakin meningkat. Namun Amerika Serikat dengan jumlah penduduk sekitar 330 juta manusia memiliki sumber energi (termasuk tenaga gas, minyak, batubara, nuklir, angin, hidro, dan surya) dan kapasitas produksi pertanian per orang yang lebih besar dibandingkan Tiongkok (dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 miliar) untuk jangka menengah dan panjang ke depan.

Kemampuan beradaptasi jadi kunci

Kesimpulannya adalah dunia dalam masa pasca Covid-19 akan lebih diwarnai kerumitan yang mendalam secara ekonomi dan geopolitik. Indonesia harus bukan hanya menyadari keterbatasan tersebut, namun juga bagaimana bisa unggul dalam memajukan demokrasi yang lebih membawa kesejahteraan untuk masyarakat luas.

Decoupling atau polarisasi antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia akan lebih mendorong pergeseran dari multilaterisme menuju bilateralisme dan bahkan unilateralisme. Dalam konteks tersebut, yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia bukan hanya kekuatan, namun lebih penting lagi kapasitas adaptasi ataupun agilitas yang bisa dibuahkan dalam beberapa hal.

Pertama, kerangka pemulihan ekonomi tidak semata hanya untuk pemulihan daya beli namun juga untuk pemeliharaan bahkan peningkatan daya produksi agar Indonesia bisa terus meningkatkan devisa yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan demokrasi dan ekonomi yang inklusif ke depan. Oleh karena itu, penting sekali untuk Indonesia dapat menggenjot kembali realisasi penanaman modal asing (PMA) yang sudah mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir.

Penyikapan pemerintah untuk meningkatkan skala stimulus (untuk pemulihan ekonomi) dari 2,5% dari PDB akan sangat mempengaruhi sejauh mana sektor pariwisata bisa bangkit dan terus membuahkan lapangan kerja, daya saing, dan devisa tambahan. Apabila kontribusi pariwisata internasional terhadap PDB di Indonesia bisa sepadan dengan yang sudah terlihat di negara wisata lainnya seperti Thailand dan Spanyol, pemekaran ruang fiskal dan penyampaian kisah ke mancanegara akan membuahkan kapasitas adaptasi yang signifikan untuk Indonesia. Produk sampingan dari penyampaian kisah mengenai Indonesia (atau pemancaran soft power) ke mancanegara secara positif sangat tidak bisa diremehkan.

Kedua, digitalisasi telah dan akan terus terbukti sebagai moda informasi, komunikasi, transportasi, dan transaksi yang semakin menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Semakin Indonesia bisa merangkul paradigma digital (dengan peningkatan fokus terhadap STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics) untuk kepentingan pendidikan dan khususnya peningkatan inklusi keuangan (dari 50% ke kisaran 80-90%), semakin Indonesia bisa memastikan kapasitas adaptasi, dan kearifan dalam distribusi kesejahteraan untuk masyarakat secara luas.

Ketiga, kecenderungan pergeseran dari multilateralisme menuju bilateralisme (dan bahkan unilateralisme) sangat akan menguntungkan siapapun yang memiliki daya saing tertinggi. Keuntungan multilateralisme adalah prinsip pemberdayaan negara yang lebih kuat untuk mendukung kepentingan yang lebih lemah agar tercapainya hubungan perdagangan ataupun ekonomi yang lebih bebas dan saling membangun. Namun bilateralisme sifatnya tidak sebijaksana seperti multilaterisme dikarenakan pemanfaatan ataupun pemberdayaan yang lebih sepihak oleh negara yang lebih kuat. Satu-satunya cara untuk memaksimalkan postur negosiasi ke depan di era yang lebih kental dengan bilateralisme adalah dengan meningkatkan daya saing atau produktivitas marjinal untuk segala barang dan jasa. Peningkatan produktivitas marjinal, seperti yang terlihat di negara maju seperti Singapura, telah menghasilkan kapasitas adaptasi yang luar biasa di era yang diwarnai cukup banyak tekanan ataupun perubahan eksternal atau exogenous.

Keempat, Indonesia adalah salah satu dari banyak negara yang tidak mengalami penurunan rasio gini atau Gini coefficient (tingkat kesenjangan). Semakin tidak disikapinya hal tersebut, semakin sulit untuk memelihara stabilitas ekonomi, sosial dan politik dalam jangka menengah dan panjang ke depan. Tentunya tanpa stabilitas makro tersebut, semakin sulit untuk Indonesia memiliki kapasitas adaptasi dalam perubahan era ke depan.

Banyak ketidakpastian yang sedang dan akan terus dialami dalam era pasca Covid-19. Yang pasti adalah semakin di depan kurva dalam penanganannya, semakin Indonesia bisa membuktikan dirinya sebagai negara yang adaptif, arif, dan cermat dalam mengedepankan demokrasi yang berkesinambungan.



Gita Wirjawan served as Indonesia’s minister of trade from 2011 to 2014, and is chairman of the advisory board of the School of Government and Public Policy Indonesia.

You need to login to write a comment!