Menakar Masa Depan Premanisme Jakarta Raya

Premanisme telah berurat akar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Perlu solusi terpadu untuk memberantas premanisme di Indonesia, terutama di Jakarta Raya.

Menakar Masa Depan Premanisme Jakarta Raya Photo: Aulia Septiadi

Baru-baru ini, publik Indonesia dikejutkan dengan aksi brutal yang dilakukan puluhan orang yang diduga tergabung dalam kelompok John Kei. Mereka membunuh salah satu anggota kelompok rival mereka, dan kemudian merusak rumah yang dimiliki petinggi kelompok rival tersebut, yakni rumah milik Nus Kei. Aksi premanisme ini, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, dilatarbelakangi selisih paham antara John Kei dan pamannya, Nus Kei, tentang persentase pembagian uang hasil penjualan tanah.

Kasus ini menarik perhatian publik karena sadisnya aksi premanisme yang dipertontonkan kelompok tersebut. Ketika membunuh korbannya, para “anak buah” John Kei tak segan membacok dan kemudian melindas tubuh korban dengan mobil, yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia (kumparan.com, 22 Juni 2020). Status selebriti yang disandang John Kei, yang merupakan salah satu tersangka utama dari kasus di atas, ialah sebab lain mengapa kasus ini mendapat liputan luas dari media. John Kei dianggap publik sebagai salah satu preman terkemuka di Jakarta Raya, sehingga pemberitaan tentang yang bersangkutan menarik perhatian publik. Hingga artikel ini ditulis, proses pembuktian hukum secara lengkap oleh pihak kepolisian masih terus berlangsung.

Polisi sebagai aparat negara telah bertindak cepat dan tegas dalam merespon aksi premanisme di atas. Puluhan orang yang diduga terlibat dalam kasus di atas, termasuk John Kei, ditangkap hanya beberapa jam setelah peristiwa itu terjadi. Tindakan tegas semacam ini telah dilakukan oleh aparat kepolisian akhir-akhir ini. Sebagai misal, Polres Jakarta Barat rajin menindak tegas preman, dan bahkan memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) karena berhasil menangkap 1.105 preman dalam jangka waktu antara Juni 2018 dan Mei 2019. Alasan penangkapan preman ini, salah satunya karena adanya laporan dari masyarakat bahwa para preman tersebut memaksa secara verbal dan bahkan menggunakan kekerasan untuk minta “uang perlindungan” atau “uang keamanan” dari pedagang kaki lima atau pemilik toko di berbagai wilayah di Jakarta Barat.

Petinggi kepolisian juga telah menegaskan komitmennya untuk melawan aksi premanisme. Sehari setelah penyerangan di Kota Tangerang di atas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah melawan preman (detik.com, 22 Juni 2020). Ketika menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Tito Karnavian pernah mencopot seorang kepala polisi setingkat Kabupaten atau Kotamadya (Kapolres) karena gagal memberantas persekusi yang dilakukan oleh anggota organisasi yang dikenal luas sebagai organisasi preman. Selain itu, Tito juga sering mengeluarkan pernyataan tegas anti-premanisme.

Apakah ucapan dan tindakan tegas aparat negara mampu menimbulkan efek jera bagi para anggota komunitas preman, terutama di Jakarta Raya?
Tulisan ini akan membahas prospek premanisme di Jakarta Raya selepas aksi premanisme brutal di Kota Tangerang di atas. Tulisan ini berargumen bahwa meski aparat bersikap tegas, premanisme sulit diberantas karena premanisme sudah berurat akar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Premanisme akan selalu ada karena masyarakat dan bahkan negara butuh preman.

Premanisme berurat akar
Premanisme telah berurat akar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Mereka telah eksis lintas zaman. Selama berabad-abad kita mengenal istilah jawara di Banten, jago di Jawa Timur, blater di Madura dan sebagainya. Mereka ialah agen bebas, dalam artian bukan bagian dari struktur negara. Literatur antropologi menyebut mereka sebagai sovereign bodies atau individu yang memiliki kedaulatan di luar negara (Thomas Blom Hansen and Finn Stepputat (Eds.), 2005). Sebagian dari mereka disegani karena dianggap punya memiliki ilmu kanuragan yang linuwih; sedangkan sebagian lain ditakuti karena kegarangan, keberanian dan kenekatannya dalam melakukan interaksi sosial dengan aparat negara dan anggota masyarakat yang lain. Beberapa dari mereka bahkan memiliki kombinasi kenekatan, kekuatan fisik, dan kemampuan berorganisasi. Karena kelebihan-kelebihan tersebut, para preman ini berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Di zaman Hindia Belanda, pemerintah kolonial Belanda pada umumnya tidak menggunakan jasa para preman ini secara langsung untuk mengukuhkan kekuasaan mereka atas rakyat. Pemerintah kolonial memerintah lewat para kaki-tangannya, yakni para Residen dan para Bupati. Para pejabat tinggi inilah yang berinteraksi secara langsung dengan para preman, yang dapat mereka gunakan untuk melaksanakan perintah tuan mereka, yakni rezim kolonial Belanda; dan sekaligus memenuhi kepentingan pribadi para pejabat tinggi lokal tersebut, termasuk kepentingan sosial, ekonomi dan politik mereka. Sebaliknya, para preman ini mengabdi kepada para pejabat tinggi lokal itu karena mereka perlu perlindungan aparat negara dan pemerintah supaya mereka tetap eksis.

Relasi kekuasaan antar mereka tidaklah mutlak, dalam artian tidak selalu aparat negara dan pemerintah berkuasa atas golongan preman. Kadang-kadang, aparat negara menyerahkan kedaulatannya kepada preman karena berbagai alasan, misalnya karena melakukan transaksi material dan politik dengan golongan preman. Atau ketika dukungan rakyat sangat kuat terhadap preman, aparat negara cenderung tiarap karena takut munculnya gejolak sosial jika golongan preman terlalu direpresi oleh aparat negara. Terkadang preman melakukan perlawanan ketika mereka merasa bahwa hubungan spesial mereka dengan aparat negara dan pemerintah tidak lagi menguntungkan.

Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto menggunakan sistem korporatisme di mana orang kuat tersebut bertindak sebagai patron dari berbagai kliennya yang menguasai jaringan sosial, politik, dan ekonomi, termasuk di antaranya jaringan para preman. Ketika kekuasaan Soeharto tumbang karena digusur aktivis reformasi, sebagian klien tersebut berpencar mencari pelindung baru. Sebagian yang lain berusaha tetap eksis dengan berpegang pada sumber daya yang mereka miliki sendiri. Ketika jargon nasionalisme dan Pancasila dirasa tak lagi berpengaruh sebagai sumber legitimasi, sebagian dari para preman tersebut menggunakan simbol-simbol Islam.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa preman mampu mempertahankan eksistensinya melewati perubahan zaman. Para preman mampu beradaptasi dengan situasi sosial, politik, dan ekonomi yang berubah-ubah sesuai dengan laju zaman. Kemampuan inilah yang membuat eksistensi preman berurat akar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara republik ini.

Masyarakat dan Negara Butuh Preman
Hal lain yang membuat premanisme sulit diberantas ini ialah bahwa masyarakat dan bahkan negara butuh preman. Politisi butuh preman yang punya jaringan kemasyarakatan yang luas, dan mampu melakukan mobilisasi massa dalam masa kampanye menjelang pemilihan umum. Pebisnis butuh preman karena mekanisme penagihan hutang lewat preman lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan proses legal yang bisa berakhir bertahun-tahun kemudian, dan hasilnya susah ditebak karena maraknya ketidakpastian hukum di negeri ini. Anggota masyarakat yang tidak terdidik (dan oleh karenanya sulit mencari pekerjaan) butuh preman, karena organisasi preman dapat menyediakan lapangan kerja buat mereka. Menjadi anggota organisasi preman tidak saja menjamin ketersediaan pemasukan finansial bagi kelompok masyarakat bawah ini, tapi juga meningkatkan prestise mereka di kalangan masyarakat.

Negara butuh preman karena keterbatasan personel keamanan. Aparat keamanan negara, misalnya kepolisian, tidak mungkin melaksanakan patroli untuk "menjaga keamanan" di seluruh wilayah negara dalam waktu 24 jam non-stop. Pihak kepolisian memerlukan bantuan pihak yang hidup secara organik di tengah-tengah masyarakat untuk memperluas jangkauan radar intelejen mereka. Keberadaan preman sangat membantu pihak kepolisian karena mereka bisa dimanfaatkan sebagai kepanjangan tangan pihak kepolisian dalam "mengamankan wilayah."

Selain membantu tugas negara "mengamankan wilayah", preman juga berguna bagi negara sebagai alat mobilisasi ekonomi dan politik, dan alat kontrol sosial masyarakat. Peristiwa Bekasi di bulan Oktober 2019 menunjukkan bahwa aparat negara menggunakan organisasi masyarakat yang dikenal luas sebagai organisasi preman untuk memobilisir sumber daya ekonomi untuk suatu kepentingan yang diklaim sebagai kepentingan negara, yakni pengumpulan pajak parkir. Peristiwa ini menjadi viral karena untuk pertama kalinya, aparat pemerintahan secara terbuka meminta pihak swasta, dalam hal ini gerai minimarket, untuk secara legowo menyerahkan lahan parkirnya untuk dikelola oleh berbagai organisasi masyarakat atau ormas (bbc.com, 6 November 2019). Permintaan tersebut dipertegas lewat surat tugas yang diberikan kepada individu-individu, yang sebagiannya tergabung dalam berbagai organisasi itu, untuk memungut pajak parkir di lahan parkir gerai minimarket. Pemerintah Bekasi berkilah bahwa penugasan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dari pengelolaan perparkiran di berbagai gerai minimarket di Bekasi, yang jumlahnya mencapai lebih dari 600 gerai.

Tindakan Pemerintah Kota Bekasi ini menjadi kontroversi karena berlawanan dengan logika publik. Mengapa pemerintah kota tidak menugaskan aparatnya sendiri untuk memungut pajak parkir? Jika jumlah aparat terbatas, mengapa tidak mengunakan tenaga kontrak yang direkrut secara profesional oleh pemerintah kota Bekasi? Mengapa pemerintah Bekasi justru hendak menyerahkan pengelolaan parkir kepada individu-individu yang menjadi anggota ormas, tanpa lewat proses bidding yang terbuka dan transparan? Jikapun uang yang dikumpulkan anggota-anggota Ormas lewat pengelolaan lahan parkir masuk ke kas negara, patut dipertanyakan pula motivasi Pemkot Bekasi menyerahkan pengelolaan lahan parkir ke organisasi masyarakat tersebut, dan bukan ke pihak lain. Apakah pemberian privilese ini berkaitan dengan imbal balik politik, yakni mobilisasi pemilih dalam pemilihan umum? Apapun motivasi dan atau transaksi politik atau ekonomi yang mungkin terjadi dalam peristiwa ini, insiden Bekasi tersebut menunjukkan birokrasi negara butuh preman ketika mengimplementasikan kebijakan publiknya.

Salah satu contoh terkenal tentang penggunaan preman untuk kontrol sosial masyarakat ialah mobilisasi organisasi masyarakat oleh aparat negara di tahun 1998. Saat itu, guna menetralisir ancaman dari masyarakat, terutama mahasiswa, yang hendak mendemo pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di bulan November 1998, Jenderal Wiranto selaku Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia meminta bantuan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk mengamankan pelaksanaan sidang (Ian Wilson, 2014). Para milisi sipil itu, yang tergabung dalam Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pamswakarsa), bertugas menghalangi para pendemo yang hendak mendekati gedung DPR/MPR di mana Sidang Istimewa MPR berlangsung. Mobilisasi Pamswakarsa banyak mendapat kritik karena aparat negara menghadapkan sipil melawan sipil dalam situasi yang sosial yang menegangkan tersebut. Model mobilisasi milisi seperti ini banyak dilakukan dalam masa reformasi, seperti misalnya dalam kasus kekerasan atas agama berbasis etnis di Lombok (Adam Tyson, 2013) dan dalam kasus konflik pertanahan di Lampung (Novri Susan, 2013).

Dari uraian di atas, terlihat bahwa masyarakat dan negara butuh preman. Premanisme akan terus ada, selama permintaan (demand) terhadap praktek premanisme ada.

Penyakit Sosial Masyarakat
Meski keberadaan preman dibutuhkan, perilaku preman sering menimbulkan masalah bagi aparat negara dan masyarakat. Mengintimidasi anggota masyarakat untuk menggapai tujuan sosial atau ekonomi merupakan perilaku umum seorang preman. Karena preman hidup di masyarakat, tak mungkin aparat keamanan menjaga warganya terus menerus dari intimidasi preman. Negara hanya bisa menindak preman jika ada laporan dari masyarakat, dan ada bukti tindak kejahatan preman.

Banyak anggota masyarakat takut melaporkan intimidasi preman ke aparat karena sulitnya pengumpulan bukti. Masyarakat juga enggan melapor ke aparat soal intimidasi tersebut karena khawatir mendapat tindakan balasan dari preman. Perilaku takut demikian wajar, karena tidak setiap saat aparat negara mampu melindungi anggota masyarakat dari gangguan preman, mengingat jangkauan negara untuk mengamankan wilayah mereka terbatas.

Banyak anggota masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan karena perilaku preman. Misalnya, banyak pedagang kecil atau pedagang besar yang harus menyetor uang keamanan yang cukup substansial ke para preman sebagai imbalan pemberian “jasa keamanan” oleh preman. Akibat intimidasi preman, rakyat kecil pemilik tanah harus merelakan tanahnya dijual dengan harga murah ke pihak lain yang mempekerjakan preman tersebut. Karena banyaknya ketidakadilan sosial akibat perilaku para preman, masyarakat lantas menganggap preman sebagai penyakit masyarakat.

Dampak sosial lain dari premanisme ialah kegaduhan sosial yang ditimbulkan oleh aksi para preman. Organisasi preman banyak beroperasi di area sosial ekonomi yang berada di wilayah abu-abu hukum (at the margin of law), seperti misalnya pengelolaan lahan parkir, penyediaan jasa penagihan utang dan penyediaan jasa keamanan yang rawan potensi konflik. Karena sumber daya ekonomi ini terbatas, sumber daya ini sering menjadi lahan rebutan para preman. Perebutan sumber daya ekonomi ini sering memicu konflik antar organisasi masyarakat, yang sering dikenal luas sebagai kelompok preman. Ratusan anggota ormas Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug (FBR) terlibat perkelahian massal menggunakan senjata tajam di awal tahun 2000-an akibat berebut memperoleh kontrak pengelolaan lahan parkir, penyediaan jasa keamanan dan penyaluran material bangunan dalam pembangunan sebuah hotel di kawasan Blok M (tirto.id, 6 Desember 2019). Contoh lainnya, dalam peristiwa Tangerang di atas, John Kei diduga mendalangi penyerangan kediaman Nus Kei karena merasa bahwa Nus Kei berkhianat soal pembagian uang hasil penjualan tanah (jawapos.com, 22 Juni 2020).

Seringkali, warga yang tidak bersalah terkena imbas dari perang atau perseteruan antar kelompok preman. Dalam kasus John Kei di atas, setidaknya satu orang pengemudi ojek daring terluka akibat terkena tembakan yang diduga dilepaskan oleh salah satu anggota kelompok John Kei di atas (www.cnnindonesia.com, 26 Juni 2020). Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa aksi premanisme tak hanya membawa kerugian bagi pihak yang berhubungan langsung dengan aksi tersebut, tapi sering membawa imbas negatif terhadap warga lain yang tidak bersalah. Karena aksi premanisme merugikan masyarakat, perlu dicarikan solusi yang ampuh untuk memberantas aksi tersebut.

Solusi Terpadu Pemberantasan Premanisme
Mengingat penyebab munculnya premanisme tidaklah tunggal, perlu solusi yang terpadu (integratif) untuk memberantas penyakit masyarakat ini. Kebijakan ini perlu dukungan political will yang kuat dari pemimpin bangsa, seperti misalnya dukungan politik untuk penciptaan legislasi anti-preman. Dalam skala yang lebih kecil, political will bisa dalam bentuk pemberian insentif secara reguler bagi petinggi aparat keamanan, yang terbukti tegas dalam memberantas premanisme. Pemberian insentif ini, misalnya, bisa dilakukan dalam bentuk pemberian promosi kenaikan pangkat. Pemberian insentif semacam ini akan meningkatkan semangat aparat dalam memberantas premanisme.

Celakanya, saat ini tidak terlihat adanya political will dari kalangan elit politik untuk meniadakan premanisme. Alih-alih melakukan langkah politik untuk menekan angka premanisme, para pemimpin bangsa dan politisi justru memberikan legitimasi atas eksistensi organisasi preman. Demi kepentingan mendulang suara menjelang pemilihan umum, elit politik tersebut kerap mendatangi musyawarah nasional organisasi-organisasi yang dikenal luas sebagai organisasi preman dan bercengkrama hangat dengan para pemimpin organisasi-organisasi tersebut. Beberapa pemimpin bangsa bahkan bersedia dijadikan warga kehormatan organisasi preman. Hangatnya hubungan elite politik dan preman menjadikan aparat keamanan segan menindak tegas para preman yang melanggar hukum, dan akhirnya, masyarakat pula yang dirugikan.

Selain political will, kebijakan anti-premanisme mensyaratkan komitmen aparat negara melakukan tindakan tegas terhadap premanisme secara konsisten, terstruktur, dan berlangsung secara terus menerus, sebagai bagian dari penciptaan efek jera (deterrence effect). Komitmen aparat tak lepas dari proses pembentukan karakter aparat keamanan. Jika perlu, pelajaran anti-premanisme dimasukkan dalam kurikulum sekolah kepolisian negara sedari awal, sehingga karakter anti-premanisme terinternalisir dalam sistem kognitif aparat. Yang terakhir, penciptaan lapangan kerja formal juga akan membantu mereduksi praktek premanisme. Merebaknya pengangguran merupakan lahan empuk rekrutmen anggota bagi organisasi preman. Pengangguran bisa tertarik menjadi anggota organisasi preman, karena dengan menjadi anggota organisasi tersebut, mereka tidak hanya memperoleh pendapatan finansial secara reguler, tapi juga meningkatkan prestise sosial dan pengaruh mereka di kalangan masyarakat.

 

Artikel ini ditulis dan diterima redaksi sebelum beliau bergabung dengan ISEAS.



A’an Suryana ialah Visiting Fellow di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura; dan Faculty Member (Non-Aktif) di School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia.

You need to login to write a comment!