Negara-Bangsa dan Proyek Bersama

Sebagai negara majemuk, Indonesia dihadapkan dengan masalah masih tingginya emosi kebangsaan di tengah masyarakat. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk dapat secara optimal mengajarkan nilai kebhinekaan sebagai dasar negara-bangsa.

Negara-Bangsa dan Proyek Bersama Photo: Aulia Septiadi

Meski negeri ini telah mencapai usia 75 tahun pada tanggal 17 Agustus 2020 lalu, pergulatan kebangsaan Indonesia masih jauh dari selesai. Masih banyak masyarakat Indonesia yang merasa bahwa mereka bukan bagian dari bangsa ini. Sebagian masyarakat Papua, misalnya, ingin mendirikan negara-bangsa yang terpisah karena perbedaan ras. Meski organisasinya telah dibubarkan, sebagian anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lebih merasa diri mereka bagian dari bangsa Islam global; bukan bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mereka ingin menyerahkan kedaulatan mereka ke negara-bangsa Islam, dan bukan ke negara-bangsa Indonesia. Sebelumnya, Aceh hampir lepas dari negara-bangsa Indonesia, karena eksploitasi sumber daya alam di masa Orde Baru, dan sebab-sebab lain, seperti misalnya perbedaan budaya dan pelanggaran hak asasi manusia. Timor Leste telah menjadi negara-bangsa sendiri. Bukan tidak mungkin, di masa datang, golongan masyarakat atau wilayah lain di Indonesia ingin berada di naungan negara-bangsa tersendiri, terpisah dari Indonesia, karena berbagai sebab. Bagaimana negara-bangsa ini tetap utuh, setidaknya hingga usia kemerdekaannya mencapai 100 tahun?

Munculnya kesadaran berbangsa

Kesadaran berbangsa Indonesia mulai muncul benih-benihnya lewat didirikannya perkumpulan Boedi Oetomo di tahun 1908. Perkumpulan ini, yang didirikan oleh kalangan menengah dan kalangan atas dari masyarakat pribumi, yang mendapatkan kesempatan menikmati pendidikan tinggi yang disediakan pemerintahan Hindia Belanda, bertujuan memupuk nasionalisme pribumi Jawa yang dijajah oleh Belanda, yang kemudian melebar menjadi nasionalisme Indonesia. Jika di Eropa, sesuai dengan penuturan Benedict Anderson, kesadaran nasionalisme terus dipupuk oleh para elit dari waktu ke waktu lewat instrumen koran dan media cetak lainnya; di Hindia Belanda waktu itu, para elit termasuk Soekarno dan Hatta, menggelorakan nasionalisme Indonesia lewat koran dan rapat-rapat umum. Dari pemupukan nasionalisme ini, sejalan dengan pendapat Eric Hobsbawm (1992), pelan-pelan muncul kesadaran berbangsa. Kesadaran berbangsa Indonesia ini muncul karena perasaan senasib, yakni penjajahan Belanda.

Tentu tidak semua penduduk di wilayah yang dulunya disebut sebagai Hindia Belanda merasa dirinya sebagai bangsa Indonesia. Bahkan ketika negara-bangsa Indonesia berdiri di tahun 1945, banyak penduduk yang tidak merasa dirinya bagian dari bangsa Indonesia. Mereka merasa dirinya bukan bangsa Indonesia karena perbedaan suku, agama dan atau ras, dan atau alasan-alasan lainnya, seperti misalnya tertarik dengan tawaran Belanda untuk mendirikan negara-bangsa sendiri. Kembali lagi, kaum elit memegang peranan penting dalam usaha mereka melepaskan diri dari kebangsaan Indonesia, karena elit ini mempengaruhi penduduk lewat instrumen koran atau komunikasi verbal. Lewat instrumen komunikasi tersebut, mereka memberikan justifikasi secara terus menerus kepada penduduk di wilayahnya betapa mereka berbeda bangsa dengan bangsa Indonesia.

Bagi sebagian penduduk Indonesia, kesadaran berbangsa mungkin terus-menerus melekat dalam diri mereka. Tapi bagi sebagian penduduk yang lain, kesadaran berbangsa ialah emosi individual dan kolektif yang cair. Pada suatu waktu, mereka menerima klaim bahwa mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia. Tapi, di waktu yang lain, dikarenakan perbedaan etnis atau kesejarahan budaya, sebagian penduduk ini merasa bahwa mereka bukan bagian dari bangsa Indonesia. Apalagi ketika mereka merasa didiskriminasi atau direpresi oleh negara, yang mengklaim secara politik kebangsaan Indonesia. Kontestasi emosi kebangsaan ini terus bergulir dari waktu ke waktu, apalagi Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis, suku dan agama.

Meski mereka memiliki aspirasi kebangsaan yang berbeda-beda, mereka tidak bisa membentuk negara-bangsa sendiri karena sejauh ini negara Indonesia dengan monopoli atas penggunaan kekerasan masih cukup mampu untuk mencegah terbentuknya negara-bangsa itu, yang terpisah dari negara-bangsa Indonesia. Sebagai contoh, negara-bangsa Indonesia masih cukup mampu mencegah lepasnya Aceh dan Papua. Keinginan banyak masyarakat Aceh untuk membentuk negara-bangsa tersendiri disambut dengan operasi militer, yang berujung di meja perundingan dan berakhir dengan kembalinya Aceh ke pangkuan negara-bangsa Indonesia. Demikian juga di Papua, di mana aspirasi kebangsaan Melanesia direpresi oleh negara Indonesia. Tidak melulu negara Indonesia menggunakan represi untuk memastikan negara-bangsa ini tetap tegak. Negara terus menerus menumbuhkan kesadaran berbangsa lewat pendidikan di sekolah, lewat diskursus yang ditampilkan di sosial media dan sebagainya.

Berkurangnya Efektivitas Negara

Dalam alam reformasi dan sekaligus era digital saat ini, negara tak lagi se-efektif di era Orde Baru dalam memonopoli interpretasi kebangsaan. Negara tak lagi memiliki penguasaan substansial atas saluran komunikasi dan ruang publik. Bebasnya saluran komunikasi ini, terutama dalam dunia maya, menjadikan ruang publik sebagai ajang pertukaran diskursus dari seluruh arah, tak hanya top-down dikuasai oleh negara. Berbagai macam diskursus yang mereduksi rasa kebangsaan Indonesia muncul di ruang publik, termasuk ujaran kebencian. Dalam ruang publik yang makin egaliter seiring dengan kemajuan teknologi internet, yakni dengan ditemukannya medium sosial media, dan era keterbukaan sejak reformasi di tahun 1998, negara hanyalah satu diantara banyak pemain di dunia nyata dan maya. Karakter egalitarian ruang publik di zaman ini mengurangi efektivitas negara dalam menginternalisasikan diskursus satu tanah air, satu bangsa dan satu Bahasa Indonesia.

Klaim kebangsaan oleh negara terus mendapatkan perlawanan, seperti misalnya gerakan separatis Papua yang tak pernah padam menyatakan bahwa mereka adalah bangsa Papua dan bukan-nya suku bangsa Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Meski akses informasi berusaha dibatasi dan gerakan separatis direpresi, komunitas separatis Papua masih terus menggemakan nasionalisme Papua lewat media sosial atau sumber informasi yang lain, menandingi diskursus yang dilontarkan negara bahwa suku bangsa Papua adalah bagian dari bangsa Indonesia. Lewat lingkaran-lingkaran studi dan kaderisasi yang ketat dan militan, kelompok yang menginginkan Pan-Islamisme atau negara Islam terus menerus berjuang lewat udara (media sosial) dan darat (pertemuan-pertemuan atau halaqah) untuk mewujudkan aspirasi negara kebangsaan menurut visi mereka, yang berlawanan dengan imajinasi kebangsaan mayoritas penduduk Indonesia, yang menghendaki pluralisme sebagai dasar negara-bangsa.

Agenda dan Proyek Bersama

Tanggung jawab terbesar untuk menjaga utuhnya bangsa ini terletak di pundak negara. Negara ialah kekuatan politik satu-satunya yang memegang monopoli atas penggunaan kekuatan pemaksa. Negara dapat memaksakan kehendaknya lewat undang-undang dan juga lewat aparat yang melaksanakan undang-undang tersebut. Di jaman Orde Baru, negara menggunakan hak istimewanya tersebut untuk menjaga keutuhan negara-bangsa lewat senjata. Di zaman reformasi, cara represif tersebut sulit dilaksanakan karena rezim demokrasi telah terkonsolidasi. Penggunaan instrumen represif akan mendorong terjadinya penentangan yang luas, dan siapapun yang menggunakan kekuatan represif, apalagi kekuatan represif yang massif, akan ditelan rezim demokrasi.

Cara yang bisa dilakukan negara dalam zaman reformasi ialah lewat instrumen persuasi. Negara perlu merangkul masyarakat, guna memahami apa kemauan penduduk yang tinggal di wilayah Indonesia, dan merumuskan agenda ke depan yang hendak diraih bersama-sama. Perasaan kepemilikan atas agenda dan proyek bersama, seperti yang disampaikan oleh Benedict Anderson dalam bukunya Imagined Communities (1983), akan menghilangkan godaan-godaan untuk mendirikan negara-bangsa sendiri yang terpisah dari negara-bangsa Indonesia.

Saat ini, internet merupakan sarana yang strategis untuk melaksanakan instrumen persuasi. Lewat internet, dan juga instrumen lain dalam kategori offline, negara perlu lebih ofensif untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka punya kepemilikan terhadap proyek yang telah lama diklaim sebagai proyek bersama kita: sebuah masyarakat yang berketuhanan, terciptanya masyarakat yang adil dan beradab, bersatunya Indonesia, terciptanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih bersedia-tidaknya masyarakat menjadi bagian dari negara-bangsa Indonesia tergantung dari kepiawaian negara dalam meyakinkan seluruh komponen masyarakat bahwa mereka punya kepemilikan terhadap proyek atau agenda yang diklaim milik bersama diatas. Persoalan berbangsa masih belum selesai karena negara masih belum mampu meyakinkan masyarakat bahwa proyek bersama diatas adalah milik semua orang, terutamanya sebagian orang Papua dan sebagian simpatisan HTI.

*Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis, dan tidak mewakili pandangan ISEAS dan SGPP Indonesia.
 



A’an Suryana ialah Visiting Fellow di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura; dan Faculty Member (Non-Aktif) di School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia.

You need to login to write a comment!