Kebutuhan dan kecepatan pemulihan ekonomi menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia

Perppu No.1 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 merupakan gagasan yang luar biasa dalam upaya memulihkan perekonomian nasional. Namun, tetap ada beberapa isu yang perlu dipertimbangkan.

Kebutuhan dan kecepatan pemulihan ekonomi menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia

Tulisan ini hanyalah sebagai lanjutan pendapat semenjak beberapa minggu yang lalu terkait skala kebutuhan jaring pengaman sosial dan permasalahan di sektor riil, beserta kaitannya dengan rencana pemulihan yang sudah dirancang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Masalah Kesehatan dan Periode Ketidakpastian

Masalah utama yang membuahkan ketidakpastian selama ini dan beberapa waktu ke depan adalah masalah kesehatan masyarakat sehubungan dengan pandemi, di mana deteksi infeksi Covid-19 belum dilakukan dengan skala yang berarti untuk dapat mengukur derajat penularan dan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala kecil ataupun besar di seluruh tanah air.

Jangka waktu minimum yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional diperkirakan sekitar 6 bulan sebelum bisa dipastikan pencapaian dasar atau bottoming. Pencapaian dasar terkait isu kesehatan akan memengaruhi pencapaian dasar terkait hal-hal sosial, keuangan, dan perekonomian secara umum. Oleh karena itu, pengerangkaan rencana pemulihan ekonomi perlu mempertimbangkan 6 bulan sebagai jangka waktu minimum. 

Sisi permintaan/daya beli (demand side)

Semenjak meningkatnya kenyataan dampak Covid-19 terhadap perekonomian/sektor riil, sejumlah sektor termasuk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), industri pengolahan, pariwisata, konstruksi, properti, dan lainnya semakin kelihatan rentan. Kerentanan tersebut, apabila tidak ditopang dengan jumlah dan kecepatan yang tepat dan terukur, dapat menyebabkan kelumpuhan struktural yang akan mempengaruhi pemulihan ataupun pertumbuhan ekonomi ke depan.

Sebagian dari sektor UMKM yang memberdayakan 97% dari seluruh 130 juta tenaga kerja di tanah air sudah mengalami gangguan dikarenakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa wilayah. Perkiraan kami, sekitar 40% dari tenaga kerja UMKM (sekitar 50 juta tenaga kerja) sudah tidak dapat beroperasi secara maksimal seperti sebelumnya.

Jaring pengaman sosial yang dibutuhkan oleh para pengusaha dan tenaga kerja UMKM yang terdampak agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (untuk makanan dan minuman dan pembiayaan esensial lainnya) bisa mencapai Rp600 triliun untuk periode 6 bulan ke depan (apabila ketidakpastian mengenai isu kesehatan tetap berkesinambungan). 

Kebutuhan untuk fasilitas kesehatan bisa mencapai Rp400 triliun untuk meningkatkan testing (dari rasio 600 ke 10.000 per 1 juta manusia seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa negara tetangga), persiapan obat-obatan, ventilator, tempat tidur perawatan, dan kesiapan medis lainnya.

Kami berpendapat bahwasanya angka yang harus disiapkan untuk mengurangi ketidakpastian mengenai isu kesehatan dan menjaga stabilitas sosial (terutama untuk para pengusaha dan tenaga kerja UMKM) untuk 6 bulan ke depan dapat mencapai Rp1.000 triliun.

Tentunya angka tersebut perlu dikerangkakan dalam beberapa tahap di mana kecepatan, ketepatan, dan keterpaduan penggelontoran dana di awal waktu akan sangat mempengaruhi skala bantuan yang diperlukan di kemudian hari dan secara keseluruhan.

Selain stabilitas sosial, kebutuhan tersebut di atas juga untuk memastikan adanya kesinambungan sisi permintaan (demand) atau daya beli masyarakat luas. 

Sisi penawaran/produksi (supply side)

Namun perlu juga dipertimbangkan bagaimana kita dapat menjaga kesinambungan sisi pasok atau supply side agar barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas tersediakan. Ini memerlukan pertimbangan agar para debitur perbankan termasuk UMKM dan sektor-sektor lainnya yang rentan (termasuk industri pengolahan, konstruksi/properti, transportasi, pariwisata, dan lain lain) dapat dibantu untuk segera melakukan restrukturisasi agar mereka tidak mengalami kelumpuhan. Sektor-sektor tersebut juga banyak yang bernaung di bawah bendera BUMN maupun non-BUMN.

Utang para pengusaha UMKM yang ada di neraca perbankan nasional sekarang kurang lebih Rp1.100 triliun. Permintaan oleh para debitur UMKM untuk melakukan restrukturisasi dan modal kerja akan terus meningkat dalam waktu dekat mengingat keterbatasan mobilitas dikarenakan kebijakan PSBB. Ini belum mencakup para pengusaha UMKM yang belum tertangkap atau berada di sistem perbankan nasional.

Diperkirakan sudah sekitar 25% dari pinjaman perbankan (atau Rp1.500 triliun dari total pinjaman perbankan sebesar Rp6.000 triliun) sudah memerlukan restrukturisasi dikarenakan kebijakan maupun situasi yang membatasi aktivitas ekonomi mereka. Selama ketidakpastian mengenai isu kesehatan terus berlangsung, diperkirakan angka 25% tersebut akan beranjak ke sekitar 40% sampai 45% (atau Rp2.400-3.000 triliun) dari total pinjaman perbankan dalam beberapa bulan ke depan.

Hemat kami, kebijakan yang sangat diharapkan oleh sektor riil adalah untuk menambal ataupun menopang kedua sisi (supply dan demand) dari permasalahan agar pemulihan ekonomi dapat berlangsung dengan baik. Besaran secara keseluruhan akan sangat dipengaruhi oleh pola (kecepatan, ketepatan, dan keterpaduan) stimulus perekonomian di titik-titik awal.

Keterbatasan ruang fiskal dan moneter

Sebelum pertimbangan stimulus untuk penanganan Covid-19, APBN untuk kuartal pertama tahun 2020 sudah menunjukkan keterbatasan ruang fiskal (dengan defisit sekitar Rp76,4 triliun atau 0,45% dari PDB). Upaya pendanaan untuk paket stimulus lewat pengalokasian ulang anggaran dan pinjaman di pasar dalam maupun luar negeri diperkirakan hanya bisa membuahkan sekitar Rp200 triliun. Kapasitas meminjam di pasar dalam dan luar negeri sangat ada keterbatasan mengingat semakin ketatnya likuiditas di dalam maupun luar negeri.

Dibanding dengan beberapa negara, persentase paket stimulus terhadap PDB yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia pun masih jauh lebih kecil.

Dari sisi kebijakan moneter, upaya yang sudah dilakukan untuk melakukan pelonggaran kuantitatif (dengan penurunan batas Giro Wajib Minimum sebesar Rp170 triliun dan pembelian instrumen di pasar sekunder sebesar Rp330 triliun) masih dianggap belum bisa menciptakan likuiditas baru yang diperlukan oleh sektor riil agar bisa dilakukannya pembenahan atau restrukturisasi terhadap pinjaman di perbankan nasional. 

Pertumbuhan kredit di sekitar 6% di tahun 2019, walaupun tingkat suku bunga sudah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, juga menunjukkan keterbatasan likuiditas di dalam negeri.

Kesimpulan

Pemerintah sudah mengeluarkan Perppu No.1 Tahun 2020 yang sudah disetujui di sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 12 Mei 2020 yang pada intinya menopang upaya di luar batas wajar untuk pemulihan ekonomi nasional yang terdampak oleh Covid-19. 

Juga telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 yang menguraikan tahapan awal untuk memberikan bantuan jaring pengaman sosial, kesehatan, pengusaha UMKM, dan dunia usaha lainnya.

Prinsip pemulihan ekonomi yang tertuang dalam perppu dan peraturan pemerintah tersebut telah memuat unsur keadilan sosial, kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, dukungan untuk pelaku usaha, dan pencegahan moral hazard. Pemerintah, dalam proses pemulihan ekonomi nasional, juga bisa melakukan investasi, penjaminan, dan penempatan dana di sistem perbankan.

Ini merupakan gagasan yang luar biasa untuk dilakukannya pemulihan ekonomi nasional. Namun, tetap ada beberapa isu yang perlu dipertimbangkan. 

Pertama, bahwa penekanan terhadap penempatan dana (dibanding penjaminan) di sistem perbankan lewat bank perantara mencerminkan asumsi bahwa permasalahan hanya semata dalam bentuk krisis likuiditas di perbankan. 

Yang perlu dipertimbangkan justru krisis kredit terkait para debitur yang sudah kesulitan karena tidak bisa beraktivitas dikarenakan kebijakan PSBB. Oleh karena itu, jumlah penjaminan dari pemerintah akan jauh lebih besar untuk kepentingan restrukturisasi sebagian besar dari pinjaman para debitur di perbankan nasional.

Kedua, mengingat adanya keterbatasan ruang fiskal dan moneter untuk membuahkan bantuan dengan kecepatan yang tinggi dan jumlah yang besar, sangat diperlukan kesediaan dana atau likuiditas baru untuk penanganan kesiapan sarana kesehatan, jaring pengaman sosial, pemulihan daya beli (demand side), dan pemulihan sisi produksi (supply side).

Ketiga, mengingat situasi Covid-19 yang sudah menghambat seluruh sisi perekonomian, sangat diperlukan keterbukaan oleh pihak pemerintah untuk dilakukannya pendanaan dengan biaya yang lebih rendah daripada sebelumnya agar pemulihan ekonomi nasional secara terpadu juga akan turut dirasakan oleh sektor riil.

Risiko beranjaknya kepincangan menuju kelumpuhan di sektor riil cukup nyata dan pola penanganannya dapat memengaruhi corak pertumbuhan ekonomi ke depan.

Dalam waktu 6 bulan ke depan, likuiditas yang dibutuhkan untuk kepentingan jaring pengaman dan pemulihan daya beli terkait para pengusaha dan tenaga kerja UMKM bisa mencapai Rp1.000 triliun. Di periode sama, kebutuhan dana ataupun jaminan untuk kepentingan dilakukannya restrukturisasi terhadap 40–45% dari seluruh pinjaman debitur di perbankan bisa mencapai Rp2.400–3.000 triliun.

Dengan dihindarinya kelumpuhan permanen di sisi pasok atau  produksi, perekonomian Indonesia berpeluang untuk lebih bisa bersaing di masa depan, khususnya dalam konteks upaya negara-negara maju untuk melakukan desentralisasi rantai pasok (supply chain) yang selama ini masih terkonsentrasi di titik-titik tertentu. Indonesia berpeluang untuk menjadi basis manufaktur dan produksi baru berdasarkan kebijakan banyak negara untuk melakukan relokasi kapasitas produksinya ke beberapa negara di Asia Tenggara.

Besar harapan agar bisa dilakukannya sinkronisasi kebijakan-kebijakan antar lembaga agar pemulihan ekonomi bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Peran APBN dalam perekonomian Indonesia hanya sekitar 17% dibanding PDB (dibanding negara-negara tetangga lainnya dengan porsi APBN terhadap PDB yang jauh lebih besar). Kita juga menyadari bahwa negara-negara lain sudah melakukan penyikapan fiskal (untuk stimulus penanganan Covid-19) di level sekitar 10% atau lebih terhadap PDB-nya. Berdasarkan hal-hal tersebut, mungkin sangat perlu dipertimbangkan kebijakan moneter modern yang lebih proaktif untuk menopang keterbatasan ruang fiskal dan menciptakan likuiditas yang diperlukan untuk sektor riil.

Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Inggris, dan Tiongkok adalah beberapa negara yang sudah merangkul kebijakan moneter modern (termasuk pelonggaran kuantitatif ). Adapun jumlah pelonggaran kuantitatif yang telah dilakukan oleh lima perekonomian tersebut sejak tahun 2008 yaitu sebesar lebih dari US$22 triliun. Risiko yang kerap dikaitkan dengan tindakan pelonggaran kuantitatif yaitu inflasi, depresiasi mata uang, dan moral hazard.

Mengingat tingkat inflasi di kuartal 1 tahun 2020 berada di level 2,96% dan bahwasanya penggelontoran bantuan likuiditas lebih diprioritaskan untuk mengganti kehilangan daya beli para pengusaha dan tenaga kerja UMKM untuk bisa hidup sehari-hari, bisa diasumsikan bahwasanya peningkatan tingkat inflasi masih bisa terkendali. Yang selama ini mengakibatkan inflasi adalah importasi untuk capital goods yang diperlukan untuk investasi jangka panjang.

Risiko terkait depresiasi mata uang juga bisa termitigasi mengingat penggunaan dana adalah untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak terlalu kental dengan importasi. Di samping itu, bank sentral Amerika Serikat atau The Fed juga sudah melakukan pelonggaran kuantitatif dalam beberapa minggu terakhir dengan jumlah sekitar US$2,5 triliun ( jauh lebih besar dibanding sekitar US$1,5 triliun yang dilakukan untuk program Troubled Asset Recovery Program atau TARP di tahun 2009). Jumlah yang besar ini, seperti di tahun 2009, akan mengakibatkan rembesan (atau over supply) pasok US Dollar ke seluruh pasar internasional, dan bisa melemahkan posisi US Dollar terhadap mata uang internasional.

Risiko terkait moral hazard sangat penting untuk dipikirkan mitigasinya. Ini akan sangat tergantung pada ketepatan sasaran melalui pipanisasi atas penggelontoran dana untuk jaring pengaman sosial, dan juga keterpaduan kebijakan dan pengambil kebijakan dalam penyaluran bantuan ataupun jaminan untuk restrukturisasi fasilitas pinjaman di sektor perbankan.

Pada intinya, dengan menyiapkan sistem pemulihan ekonomi nasional yang tepat, cepat, terpadu, dan memperhitungkan skala untuk sekitar 6 bulan ke depan, berarti kita tidak semata bertekad agar kita semua bisa bertahan selama ketidakpastian ini berlangsung, tapi juga memastikan bahwa perekonomian Indonesia dapat bersaing pasca-pandemi.



Gita Wirjawan adalah mantan Menteri Perdagangan RI 2011–2014 dan Ketua Dewan Penasihat di Sekolah Pemerintah dan Kebijakan Publik (SGPP Indonesia).

You need to login to write a comment!