Sudah Tepatkah Indonesia Menerapkan Kehidupan New Normal?

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menerapkan normal baru sebagai upaya perbaikan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Namun dalam penerapannya, pemerintah wajib secara konsisten mengedepankan keterbukaan informasi dan kebijakan yang didasarkan atas sains, data, dan fakta di lapangan. Selain itu, kepemimpinan dan komunikasi yang baik (good governance), ketaatan publik terkait protokol kesehatan, dan tes yang masif adalah kunci keberhasilan penerapan kehidupan normal baru.

Sudah Tepatkah Indonesia Menerapkan Kehidupan New Normal?

Di awal bulan Juni 2020, khususnya di minggu kedua, Pemerintah Indonesia pada akhirnya memutuskan untuk menerapkan sebuah skema kehidupan normal baru di beberapa daerah, yang seringkali disebut new normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB). DKI Jakarta sebagai Provinsi tertinggi, baik dari segi transaksi kegiatan ekonomi di Indonesia sekaligus tertinggi dari segi jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19, juga mulai bersiap dengan kehidupan normal baru dengan melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) transisi sejak 5 Juni 2020. Beberapa Provinsi lain di Indonesia, khususnya di Provinsi yang menyumbang kasus terkonfirmasi positif Covid-19, seperti di Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, juga tengah bersiap untuk memulai new normal.

Tulisan ini berusaha untuk mengupas apakah penerapan kehidupan normal baru di Indonesia sudah tepat di tengah pilihan sulit dan ketidakpastian yang masih membayangi sampai dengan saat ini terkait kasus Covid-19. Pro dan kontra yang marak diperbincangkan oleh berbagai ahli di bidangnya dan masyarakat luas terkait kehidupan new normal juga akan dibahas dengan menampilkan beberapa fakta dan data yang ada di lapangan.

Mengapa Kehidupan Normal Baru Diterapkan?

Kehidupan new normal yang akhir-akhir ini seringkali digaungkan oleh Pemerintah tampaknya menjadi dorongan bagi beberapa daerah di Indonesia untuk segera menerapkan skema tersebut. Vaksin pencegah Covid-19 yang tak kunjung tersedia untuk penggunaan publik secara luas disertai dengan tekanan dari sisi ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong diterapkannya kehidupan normal baru atau juga disebut sebagai adaptasi kehidupan baru (AKB). New normal atau AKB pada umumnya didefinisikan sebagai sebuah tatanan atau skema baru yang berusaha menyeimbangkan antara upaya perbaikan ekonomi dan upaya menahan gelombang pandemi Covid-19 berikutnya.

Memang, bagi beberapa pihak, pelaksanaan kebijakan ini terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Bahkan, ada beberapa pihak yang beranggapan bahwa kebijakan new normal merupakan kebijakan yang rentan meningkatkan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 karena masih banyak warga masyarakat yang tidak menjalankan aktivitasnya sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan. Dengan kata lain, jika tidak diterapkan dengan sebenar-benarnya, kebijakan ini justru akan menjadi permasalahan baru di tengah upaya Pemerintah memerangi Covid-19 sekaligus menggerakkan kembali ekonomi.

Beberapa negara di dunia pun sudah ada yang mulai menerapkan kehidupan normal baru dengan berbagai macam pertimbangan. Jumlah penambahan kasus positif Covid-19 yang sudah mulai melandai/menurun atau bahkan ada yang sudah zero case menjadi alasan beberapa negara menerapkan kehidupan normal baru, seperti yang terjadi di Selandia Baru dan Vietnam. Namun, juga masih ada beberapa negara yang penambahan kasusnya stagnan bahkan masih meningkat, seperti di Arab Saudi, Italia, Afrika Selatan, India, dan Meksiko.

Studi yang dilakukan Disaster Management Research Unit (DMRU)-Centre for Strategic and International Studies (CSIS) memetakan penerapan kehidupan new normal di tujuh (7) negara tersebut dan dikategorikan menjadi tiga (3) model yang berbeda. Kategorisasi tersebut didasarkan atas representasi geografis, tipe pemerintahan, jumlah penduduk, persentase agama mayoritas, dan cara penanganan Covid-19.

Model pertama (1) adalah model penerapan kehidupan normal baru dengan titik awal kondisi di mana tidak ada lagi penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 atau zero case. Negara yang masuk ke dalam kategori ini adalah Selandia Baru dan Vietnam. Meskipun sudah menerapkan kehidupan normal baru, kebijakan penggunaan masker dan physical distancing tetap dilaksanakan, kecuali Selandia baru yang memperbolehkan orang sehat untuk tidak menggunakan masker. Sementara itu, kegiatan lain seperti penerbangan domestik, tempat wisata, tempat hiburan, sekolah dan lembaga pendidikan, dan rumah ibadah juga sudah diizinkan beroperasi dengan protokol kesehatan.

Model kedua (2) adalah model penerapan kehidupan normal baru dengan titik awal kondisi di mana puncak pandemi telah terjadi. Negara yang dapat dikategorikan dalam model ini adalah Arab Saudi dan Italia. Kebijakan penggunaan masker dan jaga jarak masih tetap diberlakukan dalam model kedua ini. Ada pengecualian seperti di Arab Saudi, tempat hiburan tetap tidak beroperasi, dan di Italia, sekolah dan lembaga pendidikan belum beroperasi secara normal. Sementara itu, penggunaan rumah ibadah sudah mulai beroperasi, akan tetapi masih terbatas.

Model ketiga (3) adalah model penerapan kehidupan normal baru dengan titik awal kondisi dimana puncak pandemi belum terjadi dan tidak ada kepastian kapan hal tersebut akan terjadi. Afrika Selatan, Meksiko dan India adalah negara-negara yang dapat dikategorikan dalam model ini. Di ketiga negara ini, kebijakan penggunan masker dan jaga jarak masih diberlakukan. Penerbangan domestik juga sudah diizinkan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan. Sementara itu, tempat wisata dan hiburan, sekolah dan lembaga pendidikan, serta rumah ibadah masih beroperasi secara terbatas, bahkan di India beberapa tempat tersebut, kecuali rumah ibadah, masih belum beroperasi secara normal.

Dari ketiga model di atas, model manakah yang paling identik dengan Indonesia? Model 1 dan 2 tampaknya tidak dapat dijadikan rujukan bagi penerapan kehidupan normal baru di Indonesia karena dua (2) hal, di antaranya (1) kasus terkonfirmasi positif Covid-19 belum menurun atau zero case dan (2) puncak pandemi di Indonesia masih belum terjadi. Selain itu, cara penanganan (kepemimpinan dan komunikasi Pemerintah) dan ketaatan publik (public attitude) juga relatif berbeda. Maka dari itu, model 3 sepertinya paling identik dengan Indonesia karena karakteristik cara penanganan dan secara epidemiologis masih sulit memprediksi kapan puncak pandemi akan terjadi.

Pilihan Sulit di Tengah Pandemi

Perdebatan yang seringkali muncul di tengah rencana penerapan kebijakan normal baru adalah apakah kebijakan tersebut lebih mengarah pada kepentingan ekonomi atau kesehatan. Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa kehidupan normal baru adalah merupakan upaya menyeimbangkan upaya perbaikan ekonomi sekaligus upaya mencegah gelombang pandemi Covid-19 selanjutnya. Faktanya memang dari sisi kesehatan, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia masih menunjukkan tren yang meningkat. Gambar 1 di bawah menunjukkan di masa transisi menuju kehidupan normal baru, penambahan jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 terus meningkat. Bahkan, sampai dengan 15 Juni 2020, penambahan kasus tertinggi terjadi pada tanggal 10 Juni 2020 yang mencapai 1.241 orang.

Di akhir bulan Mei 2020, beberapa pihak awalnya berpikir bahwa puncak pandemi di Indonesia telah terjadi di minggu ketiga Mei 2020. Namun, data terkini menunjukkan pasca diterapkannya kebijakan transisi menuju kehidupan baru justru menunjukkan peningkatan yang cukup tajam (menembus angka 1,000 kasus penambahan). Ada beberapa kemungkinan memang yang terjadi, khususnya terkait dengan hasil tes yang dilakukan dua minggu sebelum penerapan masa transisi yang mungkin baru keluar hasilnya. Secara keseluruhan, memang jumlah akumulasi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 masih menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan beberapa indikator lainnya di Gambar 2.

Dari segi persebaran secara geografis (Gambar 3), beberapa Provinsi di Pulau Jawa, sepertinya masih mendominasi kasus positif Covid-19, seperti DKI Jakarta (9.122 kasus (23,2%)), diikuti oleh Jawa Timur (8.063 (20,5%)), Jawa Barat (2.621 (6,7%)) dan Jawa Tengah (2.175 (5,5%). Sementara itu di luar Pulau Jawa, Sulawesi Selatan menyumbang kasus terbesar (2.941 (7,5%) dan Kalimantan Selatan (1.953 (5%)). 

Berdasarkan beberapa data dan fakta dari sisi kesehatan di atas, memang tampaknya penerapan kehidupan normal baru tampaknya kurang tepat dilakukan saat ini karena jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 belum juga menunjukkan tren penurunan atau dengan kata lain masih cenderung fluktuatif atau bahkan meningkat. Puncak pandemi juga sepertinya belum ada kepastian kapan akan terjadi. Ditambah lagi nilai Rt (effective reproduction rate/number) di sebagian besar Provinsi di Indonesia masih menunjukkan angka di atas 1. Dari data yang disediakan thebonza.com, hanya sebelas (11) Provinsi yang nilai Rt-nya lebih rendah dari 1 (data sampai dengan 14 Juni 2020) dan layak untuk dilakukan kebijakan normal baru, di antaranya Aceh, Sulawesi Barat, jambi, Kalimantan Utara, Riau, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Bengkulu, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta.

Sementara itu, dari sisi ekonomi, setelah mengalami penurunan kinerja ekonomi di triwulan pertama 2020, diperkirakan beberapa indikator di triwulan kedua 2020 akan semakin memburuk. Alasannya sederhana, perlambatan ekonomi yang sudah mulai terjadi sejak akhir 2018 ditambah krisis akibat Covid-19 tampaknya akan membuat kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di triwulan kedua 2020, akan mengalami pertumbuhan yang negatif. Gambar 4 menunjukkan penurunan yang cukup tajam pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, dari sebesar 4,97% (yoy) pada triwulan keempat 2019 menjadi hanya sebesar 2,97% (yoy) di triwulan pertama 2020. Kondisi itu pun terjadi ketika belum sepenuhnya kebijakan pembatasan diberlakukan. Dari sisi pengeluaran, khususnya sektor konsumsi rumah tangga, dan dari sisi lapangan usaha, yaitu sektor industri pengolahan, mengalami koreksi yang begitu besar dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 1 juga menunjukkan kinerja yang kurang menguntungkan bagi Indonesia. Data terakhir (Mei 2020) yang diperoleh dari trading economics, PMI Manufaktur memang mengalami peningkatan tipis dari 27,5 (angka terendah sepanjang sejarah) di bulan April 2020 menjadi 28,5 di bulan Mei 2020. Akan tetapi secara umum, angka tersebut masih jauh di bawah angka 50 atau dengan kata lain, industri manufaktur (pengolahan) di Indonesia mengalami kontraksi yang sangat tajam. Sementara itu, indikator yang mengkhawatirkan juga terjadi pada penjualan mobil di bulan Mei 2020 yang angkanya hanya 10% dari bulan sebelumnya, dari 76.638 unit di bulan April 2020 menjadi hanya 7.871 unit di bulan Mei 2020. Padahal produksinya masih cenderung tetap terjaga di angka 1 jutaan unit.

Beberapa data dan fakta di atas memang pada akhirnya menjadi pilihan sulit bagi Pemerintah Indonesia dalam hal menerapkan kebijakan normal baru. Dan pada akhirnya, Pemerintah memutuskan untuk merelaksasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan pendekatan kewilayahan. Relaksasi PSBB atau masa transisi menuju kehidupan normal baru itu pun sepertinya memang lebih didasarkan semata-mata atas pertimbangan ekonomi dan bukan atas pertimbangan bahwa Indonesia sudah aman dari Covid-19.

Kesimpulan dan Tantangan ke Depan

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa penjelasan sebelumnya adalah bahwa Indonesia pada dasarnya memulai kehidupan normal baru (new normal) atau masa transisi dengan titik awal yang kurang ideal. Cara penanganan yang masih perlu perbaikan dan puncak pandemi yang belum terjadi menjadi dua (2) hal yang menjadi perhatian Pemerintah.Selain itu, jika dipaksakan untuk menerapkan kehidupan normal baru atau adaptasi kebiasaan baru (AKB), hal itu dijalankan bukan atas dasar bahwa Indonesia sudah aman dari Covid-19, akan tetapi lebih didasarkan atas pertimbangan ekonomi. Meskipun begitu, dikotomi antara kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi (pro ekonomi) atau kepentingan kesehatan (pro kesehatan) sebaiknya jangan digunakan, karena kedua hal tersebut sama-sama penting.

Yang lebih terpenting lagi di tengah pilihan sulit ini adalah keterbukaan informasi dan kebijakan/program yang didasarkan atas sains, data, dan fakta di lapangan (science and evidence-based policy). Kepemimpinan, disertai dengan komunikasi publik yang konsisten dan baik (good governance), ketaatan publik, khususnya terkait protokol kesehatan, dan tes yang masif adalah kunci keberhasilan di kehidupan normal baru atau masa transisi ini.



Fajar B. Hirawan adalah Assistant Professor (Development Economics) di School of Government and Public Policy Indonesia dan peneliti Departemen Ekonomi di CSIS Indonesia.

You need to login to write a comment!